Naskah Radio

NASKAH PENYULUHAN PERKOPERASIAN
TENTANG TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI

BAPAK, IBU, SAUDARA, SAUDARI DAN ADIK-ADIK PENDENGAR SETIA RADIO ................ PERTAMA-TAMA MARI KITA PANJATKAN SYUKUR ALHAMDULILAH KEKHADIRAT ALLAH SUBHANAWATAALA YANG MANA FADA HARI INI KITA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN, KEKUATAN DAN KESEMPATAN UNTUK MENDENGARKAN ACARA PENYULUHAN PERKOPERASIAN DENGAN TOPIK TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI. YANG DISELENGGARAKAN OLEH RADIO KESAYANGAN ANDA SEKALIAN. SEBELUM KAMI MENYAMPAIKAN MATERI PENYULUHAN, PERLU KAMI INFORMASIKAN BAHWA PENYULUHAN PERKOPERASIAN INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA BEBERAPA KALI PERTEMUAN DENGAN TOPIK YANG BERBEDA, NARA SUMBER YANG.
PARA PENDENGAR YANG BERBAHAGIA,

SAUDARA-SAUDARA PENCINTA RADIO ....... YANG KAMI BANGGAKAN, PERKEMBANGAN KOPERASI PERLU DIARAHKAN SEHINGGA SEMAKIN BERPERAN DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL. PENGEMBANGANNYA DIARAHKAN AGAR KOPERASI BENAR-BENAR MENERAPKAN PRINSIP EKONOMI DAN KAIDAH USAHA EKONOMI. DENGAN DEMIKIAN KOPERASI AKAN MERUPAKAN ORGANISASI EKONOMI YANG MANTAP, DEMOKRATIS, OTONOM, PARTISIPATIF, DAN BERWATAK SOSIAL.
PEMBINAAN KOPERASI PADA DASARNYA DIMAKSUDKAN UNTUK MENDORONG AGAR KOPERASI MENJALANKAN KEGIATAN USAHA DAN BERPERAN UTAMA DALAM KEHIDUPAN EKONOMI RAKYAT, UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992, TENTANG PERKOPERASIAN MENEGASKAN BAHWA PEMBERIAN STATUS BADAN HUKUM KOPERASI, PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PEMBINAAN KOPERASI MERUPAKAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH. DALAM PELAKSANAANNYA, PEMERINTAH DAPAT MELIMPAHKAN WEWENANG TERSEBUT KEPADA MENTERI YANG MEMBIDANGI KOPERASI. NAMUN DEMIKIAN HAL INI TIDAK BERARTI BAHWA PEMERINTAH MENCAMPURi URUSAN INTERNAL ORGANISASI KOPERASI DAN TETAF MEMPERHATIKAN PRINSIP KEMANDIRIAN KOPERASI.

SAUDARA-SAUDARA PENCINTA RADIO ....... YANG KAMI BANGGAKAN,

PERSYARATAN UNTUK PEMBENTUKAN KOPERASI YAITU :
1) KOPERASI PRIMER DIBENTUK DAN DIDIRIKAN OLEH SEKURANG-KURANGNYA DUA PULUH ORANG YANG MEMPUNYAI KEGIATAN DAN KEPENTINGAN EKONOMI YANG SAMA.
(2) KOPERASI SEKUNDER DIBENTUK DAN DIDIRKAN OLEH SEKURANG-KURANGNYA TIGA BADAN HUKUM KOPERASI
(3) PENDIRI KOPERASI PRIMER ADALAH WARGA NEGARA INDONESIA, CAKAP SECARA HUKUM DAN MAMPU MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM.
(4) PENDIRI KOPERASI SEKUNDER ADALAH PENGURUS KOPERAS! PRIMER YANG DIBERI KUASA DARI MASING-MASING KOPERASI PRIMER UNTUK MENGHADIRI RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI SEKUNDER.
(5) USAHA YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH KOPERASI HARUS LAYAK SECARA EKONOMI, DIKELOLA SECARA EFISIEN DAN MAMPU MEMBERIKAN MANFAAT EKONOMI YANG NYATA BAGI ANGGOTA.
(b) MODAL SENDIRI HARUS CUKUP TERSEDIA UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN
USAHA YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH KOPERASI.
(7) MEMILIKI TENAGA TERAMPIL DAN MAMPU UNTUK MENGELOLA KOPERASI.

LANGKAH-LANGKAH DALAM PEMBENTUKAN KOPERASI
1.RAPAT PERSIAP
1.1 SEBELUM DIADAKAN RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI, PARA PENDIRI WAJIB MENGADAKAN RAPAT PERSIAPAN YANG MEMBAHAS SEMUA HAL YANG BERKAITAN DENGAN RENCANA PEMBENTUKAN KOPERASI MELIPUTI ANTARA LAIN PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN DASAR/MATERI MUATAN ANGGARAN DASAR (AD), ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) DAN HAL LAIN YANG DIPERLJKAN UNTUK PEMBENTUKAN KOPERASI.
1.2 DALAM RAPAT PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOPERASI DILAKUKAN PENYULUHAN KOPERASI OLEH PEJABAT DARI INSTANSI YANG IUIEMBIDANGI KOPERASI KEPADA PARA PENDIRI.

2. RAPAT PEMBENTUKAN
2.1 RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI PRIMER DIHADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA DUA PULUH ORANG PENDIRI, SEDANGKAN RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI SEKUNDER DIHADIRI OLEH SEKURANG- KURANGNYA TIGA KOPERASI YANG DIWAKILI OLEH ORANG YANG TELAH DIBERI KUASA BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA (RA) KOPERASI BERSANGKUTAN.
2.2 RAPAT PEMEBNTUKAN KOPERASI DIPIMPIN OLEH SEORANG ATAU BEBERAPA ORANG DARI PENDIRI ATAU KUASA PENDIRI.
2.3 RAPAT PEMBENTUKAN DIHADIRI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.
2.4 DALAM RAPAT PEMBENTUKAN DIBAHAS ANTARA LAIN MENGENAI POKOK-POKOK MATERI MUATAN ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN SUSUNAN NAMA PENGURUS DAN PENGAWAS YANG PERTAMA.
2.5 ANGGARAN DASAR MEMUAT SEKURANG-KURANGNYA DAFTAR NAMA PENDIRI ; NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ; JENIS KOPERASI ; MAKSUD DAN TUJUAN ; BIDANG USAHA ; KETENTUAN MENGENAI KEANGGOTAAN, RAPAT ANGGOTA, PENGURUS, PENGAWAS, PENGELOLA, PERMODALAN, JANGKA WAKTU BERDRINYA, PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA, PEMBUBARAN DAN KETENTUAN MENGENAI SAKSI.
2.6 PELAKSANAAN RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI WAJIB DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA RAPAT PENDIRiAN KOPERASI ATAU NOTULEN RAPAT PENDIDIRAN KOPERASI,
2.7 BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI ATAU NOTULEN RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI DITANDA-TANGANI OLEH PIMPINAN RAPAT SERTA SATU ORANG WAKIL ANGGOTA DAN PEJABAT YANG HADIR SEBAGAI SAKSI DALAM RAPAT PEMBENTUKAN.
2.8 DENGAN ADANYA KEPUTUSAN MENTERI NEGEARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH RI NO. 98/KEP/M.KKUKM/IX/2004 TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI, MAKA AKTA PENDIRIAN YANG BERISI ANGGARAN DASAR KOPERASI DAPAT DIBUAT OLEH
NOTARIS YANG TELAH MEMI! IKI SERTIFIKAT MENGIKUTI PEMBEKALAN DIBIDANG PERKOPERASIAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN BERKEDUDUKAN SESUAI DENGAN DOMISILI KANTOR BERSANGKUTAN.


3. PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

3.1 PARA PENDIRI KOPERASI ATAU KUASANYA DAPAT MEMPERSIAPKAN AKTA PENDIRIAN BANTUAN NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI.
3.2 PERMINTAAN PENGESAHAN TERSEBUT DIAJUKAN DENGAN MELAMPIRKAN :
l. SALINAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI BERMATERAI CUKUP
2. BERITA ACARA RAPT PEMBENTUKAN KOPERASI ATAU NOTULEN RAPAT PEMBENTUKAN KOPERAS.
3. SURAT KUASA
4. SURAT BUKTI TERSEDIANYA MODAL YANG JUMLAHNYA SEKURANG- KURANGNYA SEBESAR SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN WAJIB YANG WAJIB DILUNASI OLEH PARA PENDIRI,
5. NERACA AWAL KOPERASI.
6. RENCANAN KEGIATAN USANA KOPERASI MINIMAL TIGA TAHUN KEDEPAN DAN RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN KOPERASI.
7. SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS
8. DAFTAR HADIR RAPAT PEMBENTUKAN
9. DAFTAR 'PENDIRI
10. UNTUK KOEPRASI PRIMER MELAMPIRKAN FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) YANG MASIH BERLAKU DARI PARA PENDI21.
11. UNTUK KOPERSi SEklJNDER MELAMPIRKAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA MASING-MASING KOPERASI PENDIRI TENTANG PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KOPERASI SEKUNDER DAN FOTO COPY ANGGARAN DASAR MASING-MASINv KOPERASI PENDIRI.
12. DAFTAR RIWAYAT HIDUP DAN PAS FOTO PARA PENGURUS SEBANYAK DUA BUAH UKURAN 4 X 6.

3.3 PEJABAT YANG BERWENANG WAJIB MELAKUKAN PENELITIAN DAN VERIFIKASI TERHADAP MATERI ANGGARAN DASAR YANG AKAN DISYAHKAN.
3.4 MATERI ANGGARAN DASAR TERSEBUT TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN pERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA.
3.5 PEJABAT YANG BERWENANG MELAKUKAN PENGECEKAN TERHADAP KOPERASI YANG BER SANGKUTAN UNTUK MEMASTIKAN KEBERADAAN KOPERASI TERSEBUT TERUTAMA YANGBERKAITAN DENGAN DOMISILI/ALAMAT KOPERASI, KEPENGURUS AN KOPERASI, USAHA YANG DIJALANKAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI.
3.6 PELAKSAAN PENILAI DAPAT DILAKUKAN BERSAMAAN PADA WAKTU PENYUSUNAN AKTA PENDIRIAN.
3.7 DALAM HAL HASIL PENELITIAN DAN PENGECEKAN PEJABAT MENILAI KOPERASI TERSEBUT LAYAK UNTUK DISAHKAN, MAKA PEJABA.T MENGESAHKAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI TERSEBUT.
3.8 NOMOR DAN TANGGAL SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI MERUPAKAN NOMOR DAN TANGGAL PEROLEHAN STATUS BADAN HUKUM KOPERASI. 3.9 SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DISAMPAIKAN LANGSUNG KEPADA KUASA PENDIRI.
3.10 SURAT KEPUTUSAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI YANG DITERBITKAN OLEH PEJABAT DITINGKAT PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA DITEMBUSKAN DAN DIKIRIM KAN KEPADA MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA.
3.11 SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN TERSEBUT DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA MELALUI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

DEMIKIAN PARA PENDENGAR SETIA RADIO ............... PENJELASAN MENGENAI TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI TELAH KAMI SAMPAIKAN SEDEMIKIAN RUPA, APABILA DALAM KESEMPATAN INI PARA PENDENGAR MASIH MERASA KURANG PUAS ATAU INGIN MENGGALI INFORMASI YANG LEBIH DALAM MENGENAI TOPIK DIATAS, KAMI MASIH MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PENDENGAR UNTUK BERDIALOG, MEMBERI SARAN, MASUKAN, PENDAPAT ATAU PERTANYAAN YANG PERLU PENJELASAN LEBIH LANJUT.
GUNUNG TINGGI JURANGNYA DALAM, SETIAP KELEBIHAN PASTI ADA KEKURANGAN. JIKA ADA KEBAIKAN, ITU DATANGNYA DARI ALLAH, TAPI JIKA ADA KESALAHAN ITU DATANGNYA DARI SAYA, OLEH KARENA ITU SAYA MOHON MAAF YANG SEBESAR-BESARNYA.
TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA, MUDAH-MUDAHAN ACARA INI DAPAT BERMANFAAT BAGI KITA SEMUA KHUSUSNYA DAN MASYARAKAT DI NAGAN RAYA PADA UMUMNYA.
WABILLAHI TAUFIK WAL HIDAYAH
WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKTUH